FASILITASI PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TINGKAT KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019

Bonus demografi adalah suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Kondisi ini dapat dilihat melalui Angka Ketergantungan, yang dihitung dari pembagian antara jumlah penduduk nonproduktif dengan penduduk produktif. Bila 100 orang usia angkatan kerja hanya menanggung kurang dari 50 orang yang tidak bekerja, yaitu anak-anak dan lanjut usia, maka dimulailah periode bonus demografi tersebut. Selanjutnya, akan terjadi jendela peluang (window of opportunity), yaitu kondisi ketika angka ketergantungan berada pada tingkat terendah, yaitu rasio ketergantungan 44 per 100 pekerja, yang diperkirakan akan terjadi selama 10 tahun dari 2020 sampai dengan tahun 2030. Penurunan rasio ini disebabkan oleh menurunnya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga di Indonesia. Hal ini membuat beban yang ditanggung penduduk usia produktif makin sedikit. Sebuah kondisi struktur umur penduduk yang nyaman dan ideal untuk melaksanakan pembangunan, untuk investasi peningkatan kualitas anak dan persiapan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup lanjut usia di masa depan.

Berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2010 maupun data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 menunjukkan bahwa struktur penduduk Indonesia saat ini relatif muda dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Singapura. Hasil perhitungan SUPAS tahun 2015 juga menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255,1 juta jiwa yang didominasi kelompok umur produktif sebesar 63,8 % dari total penduduk atau 162,7 juta jiwa. Kelompok umur produktif ini diproyeksikan terus meningkat hingga 174-180 juta pada 2020-2024 atau dengan kata lain Indonesia sedang menikmati periode bonus demografi. Berdasarkan hasil proyeksi yang telah dilakukan oleh Bappenas, bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Indonesia tersebut akan berakhir pada tahun 2045. Setelahnya Indonesia akan memasuki struktur penduduk tua atau “Ageing Population”, dengan proporsi penduduk Lansia mencapai 20 % dari total jumlah penduduk. Dengan perhitungan tersebut, maka dalam 25 tahun ke depan, periode bonus demografi harus dapat menjadi “landasan pacu” bagi Indonesia untuk memajukan ekonomi dan perkembangan negara menuju negara maju. Mengingat jumlah usia produktif yang sangat signifikan, sebab pada saat itu kita akan menjadi negara dengan jumlah penduduk usia produktif paling besar di Asia Tenggara. Dengan proporsi jumlah penduduk produktif yang besar, Indonesia mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang penting, bukan hanya untuk wilayah Asia namun juga dalam konstelasi perekonomian global. Jika peluang ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka akan menjadi anti bonus (bomb disaster) demografi.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), disebutkan bahwa GDPK adalah suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 (lima) tahunan yang berisi tentang isu penting kependudukan saat ini, kondisi kependudukan yang diinginkan, program pembangunan kependudukan, roadmap pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran serta pengaturan penduduk dan pembangunan adminsitrasi kependudukan.

GDPK bisa dipakai sebagai panduan bagi para pengelola maupun pemangku kepentingan pada pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan, sasaran dan program kependudukan ke dalam RPJMD baik yang bersifat influencing policy maupun responsive policy terhadap dinamika kependudukan di daerah. Bila suatu kabupaten kota sudah menyusun GDPK dengan baik sesuai ketentuan yang ditetapkan, maka sebenarnya upaya kabupaten kota dalam pembangunan kualitas manusia telah berada pada roadmap yang benar.

“Dalam UU No. 52 Tahun 2009, judulnya itu Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sehingga tugas BKKBN itu satu paket dan kemudian disitu perlunya kita menyikapi rancangan induk pembangunan kependudukan menjadi suatu keniscayaan” ujar dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) Kepala BKKBN pada saat membuka kegiatan Diskusi Pakar Keragaman Demografis dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan, Rabu 28 Agustus 2019 di Jakarta.

Pertanyaannya kemudian, kita ini mau bikin grand design pembangunan kependudukan saja, atau mau bikin grand design pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga? lanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (sekarang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) berperan sebagai koordinator lintas instansi dalam penyusunan GDPK, mencakup lima program yang akan dijalankan secara lintas lembaga negara dan kementerian. BKKBN sendiri berperan sebagai koordinator pengendalian kuantitas penduduk. Kementerian Kesehatan sebagai koordinator peningkatan kualitas penduduk, Kementerian Sosial sebagai koordinator pembangunan keluarga, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai koordinator penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator penataan administrasi kependudukan.

“Bila tidak bergerak bersama, akan sulit mewujudkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan ini. Kita harus siap untuk mengalah dan menanggalkan ego sektoral untuk tidak menjadi koordinator” tegas Hasto.

Pengelolaan kuantitas penduduk pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran. Kebijakan pengaturan kelahiran/fertilitas dilakukan melalui pemenuhan hak reproduksi untuk mencapai kesehatan reproduksi yang prima melalui program KB.

“Dengan rencana pemindahan Ibu Kota, Saya menyambut baik karena sangat membantu program kependudukan agar tidak terjadi kesenjangan bonus demografi antarprovinsi di Indonesia Timur dan Barat. Kita manfaatkan Ibu Kota baru dengan melakukan migrasi dan transmigrasi, agar terjadi kompleksitas yang baru” imbuh Hasto.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penyusunan GDPK menurut provinsi sampai dengan akhir Juli 2019, terdapat 31 provinsi dari 34 provinsi (91,18%) yang telah menyusun GDPK. Adapun provinsi yang belum menyusun GDPK adalah Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Sementara itu terdapat 253 dari 508 kabupaten/kota (49,8%) yang telah menyusun GDPK tingkat kabupaten/kota. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, seharusnya daerah menyusun GDPK meliputi 5 bidang, akan tetapi sebagian besar daerah menyusun GDPK hanya meliputi 1 bidang, yaitu Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk.

Untuk itu Hasto menekankan agar daerah dapat mempersiapkan diri dalam mencapai, mempertahankan, dan memanfaatkan bonus demografi, maka diperlukan pengembangan dan pemanfaatan GDPK dalam roadmap pembangunan kualitas manusia dan pembangunan berkelanjutan, karena sebagian besar program kependudukan yang tertuang dalam GDPK adalah mengedepankan pembangunan manusia dan berkelanjutan. Selain itu perlu dilakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan roadmap GDPK yang berhubungan dengan pembangunan kualitas manusia dan pembangunan berkelanjutan dengan pelibatan yang lebih intensif dari Perangkat Daerah dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan implementasi GDPK dan Pilot project GDPK yang BKKBN kembangkan ini juga dapat diaplikasikan di Ibu Kota baru ini, tutup Hasto. (HUMAS)

Author: dp3ap2kb